fbpx
Penjelasan Lengkap Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

Penjelasan Lengkap Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

Setiap manusia memiliki hak yang ada di dalam diri manusia. Hal seperti ini dikenal dengan sebuah HAM atau Hak Asasi Manusia. Kemudian dikarenakan adanya hak asasi tersebut, sehingga membuat setiap manusia bisa dengan bebas dalam menentukan hidupnya sendiri. Tanpa ada paksaan atau orang yang membatasinya. Berikut penjelasan lengkap mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Silakan disimak ya!

Kemudian salah satu kebebasan yang melekat dalam diri manusia adalah kebebasan dalam menentukan agama dan kepercayaan. Indonesia yang menjadi negara hukum, wajib hukumnya dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Termasuk dalam memberi kebasan atau menjamin perlindungan dalam memili agama atau kepercayaan.

Pasal yang Mengatur Kemerdekaan Beragama

Lalu kebebasan hak asasi dalam memilih agama dan kepercayaan juga sudah diatur dalam pasal 28 E ayat 1 dan pasal 28 I Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut isi dari pasal tersebut:

Baca Juga:  Cara Belajar Bahasa Inggris Dari Pemula Sampai Mahir

Pasal 28E ayat 1 berbunyi, sebagai berikut:

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat 2 berbunyi, yaitu:

”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pada pasal 28 I disebutkan bahwa hak bergama dan hak memiliki kepercayaan adalah sebuah hak asasi manusia yang sama sekali tak bisa di otak atik. Sehingga, hal seperti ini bisa dikatakan bahwa kebebasa dalam beragama dan berkepercayaan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hierarki manusia.

Maka dari itu, sudah seharusnya setiap orang menghormati hak asasi manusia satu dengan yang lainnya. Sebab hal tersebut sudah termaktub dalam pasal 28 J ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Baca Juga:  Cara Menulis Daftar Pustaka untuk Jurnal

Komponen Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

Dalam kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia sendiri memiliki makna bahwa manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama berdasar keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bahkan setiap manusia tak bisa dipaksa oleh siapapun dalam beragama dan memilih kepercayaan.

Kemudian kemunculan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia sendiri dikarenakan memang tak ada tuntutan dalam beragama yang memaksa atau meminta para umatnya agar memaksa orang lain ikut dalam kepercayaanya. Terlebih dengan seseorang yang sudah mempunyai agama.

Baca juga: Pengertian, Sejarah, Fungsi dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kebebasan dalam beragama. Namun bagaimana dengan yang tidak memiliki agama? Jawabannya sudah jelas tidak boleh. Sebab kebebasan dalam beragama tidak bisa diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau tidak memiliki kepercayaan dan tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kebebasan beragama juga tak bisa diartikan bebas untuk menarik orang lain yang telah memiliki agama sebelumnya.

Baca Juga:  Part of Speech: Penjelasan Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Penggunaan

Berdasar jurnal kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia disebutkan bahwa terdapat 2 komponen penting. Simak ulasan mengenai kedua komponen tersebut di bawah ini.

Kebebasan internal

Pertama adalah kebebasan internal yang artinya adalah sebuah kebebasan yang dimiliki setiap orang dalam berpikir, meyakini, dan memilih agama yang yang dipercayainya. Setelah itu, seseorang yakin dengan doktrin yang dinilai benar. Kemudian kebebasan ini tak bisa bisa dihalangi oleh interversi orang lain, melainkan harus dijamin oleh negara.

Kebebasan eksternal

Kedua adalah kebebasan eksternal, maksudnya adalah seseorang bebas mengekspresikan agama yang sudah diyakini melalui beberapa metode, seperti pendidikan, dakwah, atau sarana yang lain. Sama halnya dengan yang internal, bahwa kebebasan ini tak bisa bisa dihalangi oleh interversi orang lain, melainkan harus dijamin oleh negara.